Sungguh membahagiakan ketika kita melihat fakta bahwa minat ummat Islam Indonesia untuk berhaji sangat tinggi. Hal tersebut ditandai dengan besarnya jumlah daftar tunggu calon jama’ah haji yang ada saat ini. Di DIY jika kita membayar uang muka ONH ke bank pada hari ini sebesar Rp 20 juta, maka kita akan mendapat porsi berangkat haji pada tahun 2011. Masa tunggunya 3 tahun. Saya dengar di negara tetangga kita, Malaysia, masa tunggu mereka sekitar 5 tahun. Dan itu sudah lama terjadi. Mungkin saat ini masa tunggu mereka sudah lebih dari 5 tahun.

Ritual ibadah haji bukanlah hal yang sulit. Kita hanya perlu berihram, berniat dari miqat, memutar ka’bah tujuh kali yang disebut thawaf, sai, wukuf di arafah, melontar jumrah di mina dan tahallul dengan memotong rambut, serta thawaf ifadhah. Tak satu doapun harus kita hafal, karena kita boleh membaca atau menirukan orang lain. Bahkan ketika kita diam saja sepanjang ibadah haji kita, tak satu doapun kita ucapkan, haji kita tetap sah, asal kita telah mengucapkan “Allahumma labbaika hajjan” pada saat kita memulai haji.

Betapapun haji itu mudah, tetapi berhaji bukan hal yang ringan. Biayanya mahal. Butuh waktu yang lama. Perlu kesiapan mental dan fisik yang baik. Apalagi ketika masa tunggunya harus 3 tahun. Menjaga semangat untuk menunikan ibadah dalam jangka 3 tahun bukanlah hal yang ringan, kecuali bagi orang yang benar-benar berkemauan kuat.

Ketika orang sudah mendaftarkan diri untuk berhaji, biasanya mereka sangat rajin untuk mengikuti berbagai kegiatan yang terkait dengan persiapan calon haji. Banyak di antara calon haji yang segera mendaftar ke lembaga-lembaga bimbingan haji. Di DIY, konon, 80 % jama’ah haji mengikuti bimbingan yang dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Mereka juga rajin mengikuti program manasik yang dilakukan oleh Kantor Departemen Agama. Bahkan kalau ada undangan pengajian untuk calon jama’ah haji, baik undangan melalui koran, radio, atau surat undangan langsung, mereka sangat memberi perhatian.

Ketika program manasik berlangsung, tingkat kehadiran mereka tinggi. Bahkan ada yang harus bolak-balik Jakarta Jogja tiap pekan hanya untuk mengikuti pengajian persiapan haji yang hanya 2 jam perminggu itu. Dan itu dilakukan bukan satu dua kali, tetapi selama 3 sampai 4 bulan. Ada juga yang minta diadakan manasik khusus secara intensif selama 3 atau 4 hari dan mereka rela meluangkan waktu khusus untuk datang dari Papua, Aceh, Kalimantan, Sulawesi dll.

Semua hal di atas menunjukkan bahwa para calon jama’ah haji umumnya adalah orang-orang yang sangat berkemauan keras dan sangat bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan ibadah haji mereka. Mereka ingin haji mereka benar. Mereka ingin haji mereka mabrur. Setiap kali ada ceramah, atau pengajian, atau kata sambutan pejabat dan terdengar kata ‘haji mabrur’, selalu muncul gema : “aamiin!”

Ketika mereka telah mulai berhaji, kesungguhan itu lebih tampak lagi. Setiap tahap pelaksanaan ibadah mereka lakukan dengan cermat. Saking cermatnya, hal-hal kecil-kecilpun selau mereka tanyakan kepada para pembimbingnya, atau orang-orang yang mereka anggap lebih tahu. Mereka bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan, dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Mereka bertanya tentang bagaimana memakai kain sarung ihram, mereka bertanya bolehkah memakai minyak gosok ketika sudah berihram, mereka bertanya bagaimana kalau sehelai rambutnya jatuh saat bersisir.

Kenapa pertanyaan-pertanyaan itu muncul? Karena mereka ingin melakukan sesuatu sesuai tuntunan Allah. Mereka tidak ingin melakukan sesuatu, sekecil apapun, yang tidak dibenarkan oleh tuntunan Allah. Mereka ingin menjadi haji mabrur.

Semangat seperti itulah yang kita harapkan tetap dipertahankan ketika mereka telah kembali ke tanah air. Setiap hal kecil yang akan mereka lakukan mereka bertanya apakah hal itu sesuai tuntunan allah? Apakah hal itu diperkenankan oleh Allah? Apalagi hal-hal yang besar. Itulah sebagian ciri kemabruran haji mereka.

Makkah, 11 Desember 2008

Dalam buku "Ushuulud Da'wah", Dr Abdul Kariim Zaidan mengemukakan bahwa pada hakikatnya kepemimpinan adalah hak publik (ummat). Publik berhak memilih pemimpin mereka, sebagaimana mereka juga berhak mencabut mandat dari pemimpin mereka.

Seorang pemimpin dibutuhkan dalam rangka mengorganisir publik untuk menjaga kemashlahatan dalam kehidupan bersama mereka. Fitrah manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan penataan. Tanpa adanya penataan, tentu akan terjadi kekacauan. Kehidupan perlu diorganisasikan, dan kepemimpinan adalah bagian tak terpisahkan dalam pengorganisasian.

Selain itu, banyak perintah agama baik dalam Alqur'an maupun dalam hadits-hadits yang shohih yang mengandung perintah yang dialamatkan kepada orang banyak, kepada ummat, kepada publik, tidak kepada individu. Sekedar contoh misalnya perintah untuk mengajak kepada kebaikan, perintah untuk alamru bil ma'ruuf, perintah untuk annahyu 'anil munkar, perintah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dll. Isi (content) dari perintah tersebut memang memerlukan kerja kolektif, tidak mungkin bisa dilaksanakan secara individual. Kerja kolektif itu memerlukan pengorganisasian, dan pengorganisasian memerlukan kepemimpinan.

Dari dua hal di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kebutuhan publik, baik untuk menjaga kemaslahatan di antara mereka maupun untuk menjalankan tugas-tugas yang menjadi beban mereka. Oleh karena itu publiklah yang paling berhak untuk menentukan siapa yang akan mereka serahi sebagai pemimpin mereka. Merka juga berhak untuk mencabut mandat kepemimpinan itu jika ternyata pemimpin tersebut tidak mampu lagi menjalankan amanah publik itu.

Prinsip tersebut tampak dari praktek politik zaman Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As Shiddiq menjadi pemimpin karena kesepakatan publik. Umar Ibnul Khattab menjadi pemimpin karena kesepakatan publik yang kebetulan tidak berbeda dengan pendapat Abu Bakar sebelum beliau wafat. Beliau menjadi pemimpin bukan karena wasiat Abu Bakar As Shiddiq. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalibpun menjadi pemimpin karena kesepakatan publik. Tidak ada satupun dari mereka yang menjadi pemimpin karena keturunan, atau karena penunjukan oleh pemimpin sebelumnya.

Karena kepemimpinan adalah hak publik, maka merekalah yang berhak menentukan pemimpin yang mereka kehendaki. Demikian juga jika karena sesuatu hal pemimpin tidak lagi mampu menjalankan amanah publik tersebut maka publik berhak untuk mencabut hak kepemimpinannya dan digantikan orang lain yang mereka sepakati. Publik berhak untuk menyepakati mekanisme teknis untuk menentukan jabatan kepemimpinan di antara mereka, sebagaimana mereka juga berhak membuat ketentuan-ketentuan teknis yang dianggap memberi kemaslahatan untuk kehidupan mereka, misalnya adanya batas masa jabatan seorang pemimpin.

Pemimpin yang telah dipilih wajib ditaati, kecuali nyata-nyata memerintahkan hal-hal yang menyimpang dari tuntunan Allah SWT. Dalam hal-hal yang sifatnya ijtihad, hak pengambilan keputusan ada ditangan pemimpin tersebut.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang banyak musyawarahnya sebelum mengambil keputusan. Musyawarah tidak harus kepada semua orang, tetapi bisa dipilih orang-orang yang dianggap berkompeten dalam masalah yang dibicarakan. Jika untuk kepentingan ini perlu ada kelembagaan, boleh saja dibuat.

Hak publik adalah memberi masukan kepada pemimpin, baik diminta maupun tidak diminta. Kewajiban publik adalah menasihati pemimpin agar tidak menyimpang dari amanah yang mereka berikan.

Menurut hemat saya, sampai batas tertentu, demokrasi memiliki ruang yang sejalan dengan prinsip dasar kepemimpinan Islam tersebut. Bahwa demokrasi menghasilkan pemimpin yang belum ideal menurut kriteria Islam, itu adalah bab bagaimana kita membentuk 'selera' masyarakat agar memiliki pilihan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Itu adalah bab membangun kesadaran publik untuk menentukan pilihan yang benar. Itu adalah bab dakwah.

Wallahu a'lamu bis showab

Makkah, 3 Desember 2008

Harapan ke depan ummat hanya di tangan orang-orang sholeh dan bersih seperti adikku ini mudah-mudahan Allah meridhoi yang diupayakan untuk ummat ini.

*Sunardi Syahuri
Ustadz dan Pengusaha

Beliau seorang ustadz yang ikhlas, cerdas, toleran sesama. Beliau menguasai dengan baik alquran dan sunnah serta mengimplementasikan dalam keseharian. Kesalehan individu dan kesalehan sosial berimbang. Keluarganya utuh sebagai uswah terbaik.

HRMA. Hanafi (Ustadz Jogja)

Simak testimoni mengenai Ir. H. Cholid Mahmud, M.T dari istri beliau...

drg. Sapto Rini

Sosok Ustadz Cholid adalah orang yang punya karakter kuat, integritas tinggi, religious, serta punya pengalaman politik yang panjang sehingga sangat layak menjadi wakil DPD DIY untuk membawa aspirasi masyarakat menuju Jogja Sejahtera dan berperadaban.
(Ahmad Sumiyanto, Ketua DPW PKS DIY)

Sebagai politisi dan anggota dewan yang aktif di Kaukus Parlemen Bersih membuat citra sebagai politisi bersih melekat pada Pak CHolid Mahmud. Dan pencalonan beliau di DPD kali ini akan tetap mendapatkan kepercayaan dari publik.
(Unang Shio Peking, Ketua LSM DIY)

Saya terkesan terhadap kinerja Pak CHolid Mahmud sebagai anggota dewan. Beliau sosok yang tawadhu, kritis, amanah dan pernah menjadi Ketua Kaukus Parlemen Bersih. Bila terpilih menjadi anggota DPD RI dari DIY semoga bisa tetap kritis, amanah, bersih, dan mendukung gerakan anti korupsi.
(Kusno S. Utomo, Wartawan Radar Jogja)

Reputasi sebagai politisi yang bersih dan punya integritas telah menempatkan Pak Cholid Mahmud sebagai Kaukus Parlemen Bersih DIY. Jika, kalau terpilih titip harap untuk tetap "bersih" dan "membersihkan".
(Sujatmiko D.A, Ketua KAMMI DIY)

Kebersamaan sekaligus silaturahim yang erat diantara 1000 Tokoh Jogja membuahkan semangat yang membahana guna membawa Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi propinsi yang mampu mengembangkan potensi diri yang selama ini belum optimal. Potensi bahari, potensi budaya, potensi sebagai pencetak generasi unggulan, serta potensi pertanian yang kini mulai terlupakan.

Dari Ummat untuk semua, dari Jogja untuk Indonesia. Itulah semangat yang tercetus ketika Tokoh Jogja ini berkumpul untuk menyatukan pikiran beberapa waktu lalu di Wisma Barokah. Sebuah impian menjadikan Jogja sebagai komponen terdepan bangsa Indonesia dalam upaya membangun integritas bangsa di mata dunia. Silaturahim beberapa tokoh dengan misi yang sama ini akhirnya menyepakati adanya upaya menemukan seluruh tokoh Jogja untuk menyatakan dukungannya kepada H.Cholid Mahmud,ST.MT. sebagai calon anggota DPD-RI yang tidak lain merupakan sebuah bagian dari keseluruhan usaha mewujudkan Jogja menjadi daerah yang dinamis, berbudaya, agamis, dan sejahtera.

Pertemuan seluruh tokoh Jogja yang telah disepakati ini dilangsungkan di Gedung Wana Bhakti Yasha pada hari Kamis, 20 November 2008. Silaturahim seluruh tokoh yang terhimpun dalam Deklarasi 1000 Tokoh Jogja untuk Mendukung Calon DPD-RI Ir.H.Cholid Mahmud, ST.MT dibuka pada jam 14.30 dan direncanakan akan selesai pukul 17.15. agenda yang juga akan dihadiri oleh DR.Hidayat Nur wahid, KH.Sunardi Sahuri, K.H.Thoha Andurahman, KH.Tulus Mustofa, dan beberapa tokoh lain selepas acara ini akan dengan sekuat tenaga memperluas dukungan tokoh dan da’i dari berbagai unsur organisasi masyarakat yang tersebar diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga mata rantai ini meluas dan mampu dipahami oleh masyarakat Jogja, sebagai sebuah harapan baru untuk meningkatkat kehidupan menjadi lebih baik.

Kegiatan mendukung Pak Cholid sebagai calon Anggota DPD RI di selatan Mandala Krida ini akan dimeriahkan dengan Parade Kesenian Islam dari berbagai lembaga kesenian di Yogyakarta. Tidak berhenti disini, karena seluruh pendukung Cholid Mahmud telah menyiapkan terobosan untuk lebih menguatkan silaturahim mereka dengan membentuk komunitas pendukung Cholid melalui media Internet sehingga keseluruhan agenda bisa diakses dengan cepat dan mudah melalui cholidmahmud.blogspot.com. Keseluruhan pendukung Pak Cholid Mahmud yang terdiri dari berbagai lapisan baik pengusaha, buruh, da’i, akademisi, petani, guru, dan pedagang di penghujung acara akan menyerahkan sebuah prasasti berupa dokumen yang menjadi uneg-uneg mereka selama ini agar calon DPD, Pak Cholid Mahmud bersedia memperjuangkan dan mewujudkan seluruh aspirasi yang selama ini terpendam dan tak pernah tergali dari masyarakat Yogyakarta.

PERS RELEASE CHOLID CENTER
Deklarasi 1000 Tokoh Jogja untuk Mendukung Cholid Mahmud sebagai Calon DPD-RI

Manajer Cholid Mahmud

Fitra Hariadi
(0274) 9330330

PERS RELEASE PENGURUS DAERAH IKATAN DA’I INDONESIA

Selasa, 28 Oktober 2008

Bertempat di Gedung PDHI Alun-Alun Utara Kraton Yogyakarta, Pengurus Daerah IKADI menggelar syawalan 1429 H. Acara yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2008 jam 16.00 ini dihadiri oleh kurang lebih dua ratus da’i dan da’iyah Kota Yogyakarta.

Syawalan bersama tersebut juga menghadirkan Ust.Cholid mahmud sebagai pembicara. Dalam taujihnya Chlid Mahmud menyampaikan bahwa orientasi dakwah adalah untuk mengajak semua orang untuk menikmati indahnya Islam, sehingga dakwah bukanlah sarana untuk membangun popularitas dan ketokohan personal maupun menonjolkan figur diantara yang lain. Dakwah adalah rangkaian usaha berjamaah atau bersama-sama, bukan individu semata.

Cholid Mahmud juga menambahkan bahwa Rasulullahpun manusia biasa yang sama seperti layaknya manusia lainnya, sehingga dalam membangun masyarakat madani beliaupun tidak bisa sendirian tetapi juga bersama-sama dengan para sahabat beliau. Beliau menjadi berbeda karena mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Dalam membangun sebuah masyarakat Cholid menjelaskan bahwa ummat membutuhkan Bashiroh Aqidiyah atau dasar agama yang kuat yang terbingkai dalam Al Walaa Wal Baraak, Bashiroh Fikriyah atau menjadikan Islam sebagai dasar aspek kehidupan, dan Bashiroh Manhajiyah atau kefahaman terhadap manhaj Islam.


“Ketika ketiga dasar tersebut sudah menyatu dalam setiap pribadi kaum muslimin maka kebersamaan membangun masyarakat madani bisa tercapai sehingga dalam proses tersebut kita mampu memahami bahwa kebersamaah itu adalah sebuah keberkahan, bukan persaingan terlebih permusuhan,” tambah Cholid.

Pada kesempatan tersebut Ketua IKADI Kota Yogyakarta juga menyampaikan pernyataan sikap yang berisikan dukungan terhadap Ust.Cholid Mahmud yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI. Dalam pernyataannya IKADI menyampaikan, bahwa dalam kehidupan masyarakat modern partisipasi berpolitik menjadi bagian tak terpisahkan bahkan sekaligus merupakan upaya mencapai kesempurnaan berislam bagi seorang muslim. Karena sebagaimana dicontohkan Rasulullah politik tidak berupa kegiatan semata, tetapi juga upaya untuk membangun sebuah masyarakat yang berlandaskan akan Islam. Hal ini sengaja dikedepankan disebabkan selama ini masyarakat yang tidak mengetahui politik menjadi terkena dampak bahkan korban permainan politik yang kotor.

Dampak yang terlihat jelas adalah adanya ketidakpercayaan dengan segala macam politik, bahkan sistem politik yang diterapkan Rasulullahpun, masyarakat kini apatis, dibuktikan dengan tingkat golput yang jumlahnya kian membesar. Memilih dan mewujudkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam haruslah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim.

Karenanya Pengurus Daerah IKADI Kota Yogyakarta saat itu menyatakan dengan lantang bahwa dukungan mereka kepada Ir.H.Cholid Mahmud merupakan dukungan layaknya umat Nabi Musa kepadanya “Pergilah engkau berjuang bersama Tuhanmu dan kami akan menyertaimu.”

Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Da’i Indonesia (Ikadi)
Cp : Wahidin
Hp : 0810 262 4953

Alon- alon waton kelakon...
Hidup seakan berjalan lambat di Yogyakarta. Namun tidak dengan bahaya yang datang ke Yogyakarta. Mereka datang dengan cepat. Melebihi kesiapan warganya dalam menghadapi bencana.

Sungguh menggembirakan sekaligus menggelisahkan melihat posisi Kota Yogyakarta. Merapi di utara menjamin suplai pasir yang melimpah. Dataran aluvial di bagian tengah membuat segalam macam tanaman tumbuh subur dengan baik. Karst di bagian timur menyajikan pemandangan gua bawah tanah yang indah dan batu kapur yang terbaik. Namun terdapat berbagai bencana mengancam di baliknya.

Jauh di dalam samudera di selatan Pulau Jawa, zona penunjaman lempeng Australia dan Asia menghasilkan gempa bumi Yogyakarta tahun 2007 sebagai manifestasi dari pergerakan lempeng ini. Merapi sebagai gunung api aktif juga membawa ancaman lahar dan wedhus gembel di kawasan utara. Daerah Karst di Gunung Kidul tidak mengizinkan air berada di permukaan, namun langsung diteruskan lewat pori batuan yang menjadikan kekeringan sebagai agenda tahunan di musim kemarau. Susunan batuan dan tanah yang tidak kompak di Kulon Progo membawa ancaman longsor bagi penduduknya. Jadi, bagaimana warga Yogyakarta dapat hidup aman bila bencana mengancam di setiap jengkal daerahnya?

Memang sulit diterima bahwa gempa bumi tidak dapat diramalkan, gunung api tidak dapat dicegah letusannya dan batuan kapur akan selalu meloloskan air dengan cepat menyebabkan kekeringan. Masyarakat dan pemerintah mungkin membutuhkan kepastian dalam mengelakkan bencana. Namun bencana memang tidak dapat dielakkan, tetapi dapat diantisipasi.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah menjadikan penanggulangan bencana sebagai mainstream pemerintah dalam pembangunan. Memang agak aneh, negara yang kaya potensi bencana ini tidak mempunyai dinas bencana sebagaimana potensi wisata ditangani oleh dinas pariwisata. Namun hal ini bisa dicermati lewat bagian yang memperhatikan bencana di tiap level pemerintahan. Di Daerah Tingkat II, perhatian dapat diberikan untuk kebutuhan daerah dengan potensi bencana yang spesifik di tiap wilayah. Dibutuhkan prosedur tetap dan pengelolaannya yang rapi dalam menangani bencana. Setiap Daerah Tingkat II akan mempunyai spesifikasi dan berkonsentrasi untuk menangani bencana di wilayah tersebut. Hal ini harus dilakukan karena setiap bencana terjadi karena karakteristik wilayah yang berbeda. Wilayah Yogyakarta bagian timur mengalami kekeringan karena jenis batuan dan struktur geologi yang membuat air tidak akan muncul di permukaan, namun di bawah tanah, sehingga menyebabkan kekeringan. Hal ini tentunya tidak akan dialami oleh wilayah Yogyakarta di zona aluvial dimana air akan berlimpah karena tanah pasir dan lempung yang menyebabkan air berada di permukaan. Namun banjir menjadi ancaman di daerah bertanah lembab ini. Inilah secara garis besar yang menyebabkan bencana akan berlangsung spesifik di suatu wilayah sesuai dengan karakternya.

Ada bagian dalam penanganan yang sering terlupa, yaitu sebelum bencana itu terjadi, terdapat usaha preparedness dan promotif. Sifat pemerintah dan masyarakat yang kuratif tidak meminimalkan resiko bencana. Bila kekeringan, gempa, dan longsor selalu datang, maka butuh penyiapan sebelum bencana itu datang. Di sinilah poin penting edukasi penanggulangan bencana.

Pemerintah perlu melakukan penyadaran resiko bencana dengan edukasi yang spesifik terhadap bencana tertentu di wilayah tersebut. Penduduk di wilayah rawan longsor akan diedukasi bahwa penataan ruang untuk perumahan sebaiknya tidak di dekat tebing. Bagi penduduk di wilayah rawan banjir, maka akan membangun rumah yang tinggi, sedangkan rumah di wilayah rawan gempa akan dibangun dengan standar tahan gempa. Edukasi ini memang bukan pekerjaan satu-dua tahun, tapi usaha dalam membangun generasi dan inilah yang seharusnya dilakukan ketika menginginkan Yogyakarta tumbuh menjadi daerah yang siaga tehadap bencana.

Kita memang tidak dapat meprediksi datangnya bencana, namun usaha untuk menanggulangi bencana itu dapat kita lakukan dari sekarang. Dengan mewujudkan pemerintahan yang membuat kebijakan komprehensif tentang penanggulangan bencana untuk masyarakatnya. Dengan edukasi dan belajar bahwa kita memang tidak dapat mengelak dari bencana, namun kita dapat mencegah dan hidup siaga berdampingan dengannya.

by: Aniesa ND*

Gerimis mulai turun ketika Pak Cholid berada di depan saya tersenyum dengan pertanyaan pertama saya :Apa misi Bapak menjadi DPD? Beliau yang ramah ini berkata,

“Berulangkali saya bilang, bahwa saya tidak bermisi menjadi anggota DPD. Kalau ada yang tanya, silahkan tanya orang-orang yang mencalonkan saya. “

Waduh saya jadi bingung, beneran mau jadi DPD nggak sih Pak Cholid ini. Memang khas orang PKS, tidak mau mencalonkan diri, tapi dicalonkan oleh orang-orang bijak di dewan syuro’.

Masih dengan senyum ramahnya Pak Cholid menjelaskan posisi DPD sebagai perwakilan daerah untuk mengambil keputusan di Pusat. Untuk mengembangkan daerah memang tidak terlepas dari keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Pusat. DPD lah yang menyuarakan aspirasi yang menyangkut kepentingan daerah.

“ Maka saya pilih kalimat: Dari Ummat Untuk Semua. Maksudnya, saya sebagai bagian dari ummat akan memberikan hal yang terbaik untuk semuanya. Saya bercita-cita Yogyakarta ini menjadi masyarakat madani percontohan. Tentunya ini bukan hanya cita-cita main-main, namun dengan penuh pertimbangan dan perhitungan. Saya rasa Yogyakarta mempunyai modal yang cukup bagus untuk mewujudkan hal ini. dilihat dari luasnya, Yogyakarta ini tidak terlalu luas, namun juga tidak terlalu sempit. Wilayah yang cocok untuk ditangani secara intensif dan sungguh-sungguh.

Jumlah penduduk Yogyakarta pun tidak terlalu besar, kurang lebih hampir sama dengan penduduk Singapura. Penduduknya pun punyai modal komunitas yang sangat baik. Multikultural dan guyub rukun, benar-benar ciri masyarakat madani. Dan harus digaris bawahi pula bahwa 99% industri di Yogyakarta ini skalanya kecil dan menengah dengan nilai kekeluargaan yang sangat kuat. Intinya, dari sisi demografis dan geografis Yogyakarta ini sudah sangat siap untuk berkembang lebih pesat dan pemerintah pusat harus mendukung hal ini. DPD lah yang akan mendorong adanya kebijakan pusat untuk pengembangan daerah. Memang butuh kebijakan yang spesifik untuk setiap daerah, dan bila menjadi DPD, saya akan bertanggung jawab untuk mendorong kebijakan ini.”

Sebentar Pak Cholid menghela nafas, lalu saya bertanya tentang pekerjaan DPD. Serius beliau menjawab, ” Sangat terbatas. Itu kendala utama DPD, yaitu wewenangnya yang sangat terbatas. Siapapun yang menjadi DPD besok, entah saya atau orang lain hanya akan mempunyai wewenang memberi pertimbangan di tingkat pusat. Pertimbangan, bukan keputusan.”

Saya berpikir, jadi ngapain dong DPD? Apa pengaruhnya?

Seakan menjawab kerutan di kening saya, Pak Cholid menjelaskan, ” Dulu di era Pak Harto, DPD memang dipilih langsung oleh presiden, maka wajar saja bila wewenangnya hanya memberi masukan dan pertimbangan dari daerah kepada pusat. Namun sekarang ini setelah DPD dipilih langsung oleh mayoritas masyarakat yang artinya menjadi representasi daerah di pusat, sudah seharusnyalah DPD mempunyai andil yang lebih karena menyangkut kepentingan daerah yang diwakilinya. Berbeda dengan DPR yang dipilih karena jalur kelembagaan atau partai maka DPD ini dipilih personal sebagai utusan resmi daerah. Jadi bila saya terpilih menjadi DPD, saya akan berusaha agar wewenang ini diubah menjadi lebih konkret dan signifikan untuk perkembangan daerah”.

Waktu semakin sempit dan tinggal beberapa menit dari waktu wawancara maka pertanyaan terakhir harus saya buat agak nakal, maklum anak muda.

” Oke, Pak. Lalu pertimbangan apa yang bisa membuat masyarakat Jogja mantap memilih Bapak menjadi DPD?”

Pak Cholid terdiam sejenak, membenarkan posisi duduknya dan berkata lebih serius. ” Ketika masyarakat memiliki DPD, maka itu berarti masyarakat akan memilih orang untuk menjadi wakilnya, merepresentasikan mereka di Pusat. Maka mereka harus melihat orang ini, melihat track recordnya secara jelas dan menyeluruh. Masyarakat harus mencari tahu mana orang yang mempunyai track record yang bersih, jujur dan memang berkontribusi positif bagi mereka. Dan untuk itu maka saya akan bekerja keras.”

Saya pun terdiam. Melihat kesungguhannya, raut bersih dan tulusnya ketika mengatakan akan bekerja keras. Melihat track recordnya yang cemerlang mulai sejak mahasiswa. Untuk DPD, untuk mewakili saya di Jakarta, saya rasa Pak Cholid pilihan yang paling tepat.


*Wartawan majalah kampus
Mahasiswa UGM

Deklarasi dukungan 1000 tokoh Jogja untuk calon DPD RI ini akan digelar pada hari ini Kamis 20 November 2008 jam 14.30 WIB bertempat di Gedung Wanabhakti Yasa.

Acara ini akan dihadiri oleh 1000 tokoh Jogjakarta yang akan menyatakan dukungannya kepada Pak Cholid Mahmud untuk maju menjadi DPD RI. Acara ini juga akan dihadiri oleh DR. Hidayat Nur Wahid, MA, KH. Drs. Sunardi Syahuri, KH. Drs. Thoha Abdurrahman, Ust H. Syukri Fadholi, SH dan Ust. H. TUlus Musthofa, LC, MA.

Jogja - Ir. Chalid Mahmud, M.T., adalah putra K.H. Zaenal Mahmud, pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Khairaat, Tengaran, Semarang. Putra kiai ini setelah lulus SMA I Salatiga melanjutkan kuliah S1 di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM. Kemudian menempuh S2 di kampus yang sama dengan Spesialisasi Beton dan Teknologi Pasir. Karenanya, selain dikenal sebagai seorang ustadz dan da'i, keilmuan dan kepeduliannya pada saat terjadi gempa di DIY-Jateng 27 Mei 2006 yang lalu membawa beliau dikenal sebagai "pakar gempa bumi'" di Yogyakarta.

Mantan Ketua Umum Jama'ah Shalahuddin UGM (1989-1990) ini sejak dari mahasiswa sudah aktif berdakwah dan membina masyarakat DIY. Dosen Fakultas Teknik Universitas Cokroaminoto Yogyakarta ini bergiat di Biro Diklat dan Pengembangan DDII Perwakilan DIY, menjadi pembimbing haji di KBJH Multazam, serta mengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Islamic Centre AI-Muhtadin, Seturan, Yogyakarta. Bersama K.H. Drs. Sunardi Syahuri, beliau juga menjadi Pembina Konsorsium Yayasan MULIA yang menaungi pengelolaan sekolah-sekolah Islam Terpadu dari tingkat TKIT s.d. SMAIT di Kota Yogyakarta.

Anggota Komisi A dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Propinsi DIY dari PKS ini juga berkiprah menjadi Koordinator Kaukus Parlemen Bersih DIY. Oleh karenanya, pemahaman dan kepedulian beliau pada permasalahan dan aspirasi masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat tidak diragukan lagi.